Demokrasi Untuk Partai Penguasa.

Masih belum terpikirkan untuk tema posting hari ini, memilih tema yang tepat. Hingga saat jam makan siang, mencermati berita di televisi. Muncul keinginan untuk mengomentari beberapa headline berita, mulai dari koalisi pemerintahan yang disharmonis, pernyataan ketua partai berkuasa sekaligus ketua dewan pembina serta kepala negara sekaligus kepala pemerintahan negeri ini mengenai perpecahan koalisi partai tersebut, 250 dinamit yang hilang, carut-marut BLSM dan pengembalian dana BLSM dari orang-orang mampu yang mendapat jatah, seorang ayah yang berniat menjual ginjalnya untuk menebus ijazah anaknya yang tertahan, kasus pornografi briptu Rani yang tidak jelas, hingga anggota keluarga partai penguasa yang diangkat menjadi dewan pembina.

Nampaknya saya lebih tertarik membahas partai yang berkuasa di pemerintahan kini, banyak yang bisa disoroti disini. Partai yang sukses mengantarkan ketua umumnya menjadi presiden selama satu dekade ini, dua periode. Pertama mengenai efek kenaikan harga BBM beberapa hari belakangan yang menimbulkan perpecahan dalam koalisi pemerintahan. Ketegasan yang lagi-lagi setengah hati untuk memutuskan tindakan, hal biasa yang sering tampak pada sosok yang satu ini. Sebenarnya adakah kontrak politik dalam koalisi ini? Saya kurang mengetahuinya. Tapi menurut saya tidak penting setuju atau tidak setuju anggota koalisi menentukan pendapat tentang kenaikan BBM tersebut, toh akhirnya presiden juga yang akan menentukan kenaikan tersebut. Entah memang untuk mengurangi subsidi BBM atau ada maksud lain dari kebijakan atau malahan bisa disebut "ketidakbijakan" ini, seperti yang sudah-sudah mungkin pencitraan yang coba dilakukan menjelang pemilu 2014. Penyaluran BLSM pun nampaknya banyak yang salah sasaran, di berbagai media juga diberitakan orang-orang miskin yang tak mendapat bantuan, sedangkan ada pula warga yang merasa mampu mendapatkan dana bantuan tersebut, meskipun kadang media-media tertentu juga menuai keuntungan dengan memberitakan hal ini, media-media tersebut juga memiliki kepentingan politis. Namun saya rasa pembagian dana bantuan tersebut memang rancu, bagaimana mungkin jumlah penerima bantuan yang jumlahnya hampir 200 ribu selesai diproses dalam hitungan pekan? Lelucon yang menggelikan! Dan nampaknya untuk urusan koalisi, presiden harusnya bertindak, bahkan partai bersangkutan juga siap menerima apapun keputusannya. Presiden tidak perlu menuding partai tersebut tak berakhlak ataupun "penghakiman" lain, cukup siapkan tindakan!

Jangan salahkan masyarakat jika hasil survei menunjukkan elektabilitas partai turun, masyarakat yang buta politik sekalipun mulai paham, bisa menilai keadaan sekarang. Bagaimana mungkin partai yang petinggi-petingginya terseret korupsi akan dipilih? Bagaimana mungkin partai yang kinerjanya jauh dari memuaskan akan memenangkan pemilu lagi? Bagaimana partai yang terlalu bergantung pada seseorang yang sudah tidak punya hak untuk dipilih lagi menemukan sosok lain? Bagaimana partai yang ketua umumnya terlibat kasus korupsi besar akan dipercaya lagi oleh masyarakat? Mungkin hanya keajaiban yang mampu mewujudkan mimpi kemarin partai tersebut, dengan kadar yang sangat besar tentunya.

Dan yang terbaru, partai menggandeng ipar dari ketua umum yang merangkap dengan dewan pembina untuk duduk bersanding dengannya sebagai dewan pembina. Jelas ada konspirasi disini, anak ketua umum juga sudah menjabat sekjen. Partai apa ini? Partai keluarga?..... Jika masih ingin paling tidak bersaing dengan partai-partai lain nampaknya partai ini harus membenahi segala kebobrokan itu, dan sekali lagi, butuh keajaiban. Dan saya rasa bukan tahun depan.

Hujan deras menutup posting hari ini. Nampaknya harus bersahabat dengannya. Selamat berakhir pekan, Tuhan beserta kita semua! :-)